Eksepsi Diterima, Majelis Hakim PN Surabaya Bebaskan Ustad Alfian Tanjung

Viralmerdeka.com - Aktifis dakwah yang juga menjabat Ketua Umum Taruna Muslim, Ustadz Alfian Tanjung dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim di PN Kelas I A Surabaya pada hari ini, Rabu, (06/09).




Sebelumnya Ustadz Alfian Tanjung yang dikenal getol berceramah tentang kebangkitan PKI di negeri ini dilaporkan ke polisi lantaran karena rekaman video ceramah Ustadz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin, Surabaya  yang diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan mengungkit Partai Komunis Indonesia .


Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum dari Ustadz Alfian menegaskan sejak pertama kali persidangan, kasus dugaan fitnah terhadap suatu ras dan atau golongan tertentu yang ditimpakan kepada Ustadz Alfian Tanjung terlihat janggal. Pasalnya, dalam dakwaan JPU, Al Katiri menilai ada banyak kejanggalan, sehingga ia menyimpulkan bahwa dakwaan yang dibuat JPU terkesan dipaksakan.


“Karena memang dakwaan yang diajukan JPU ke Majelis Hakim banyak kejanggalan, dan setelah kami mengajukan tanggapan atas dakwaan tersebut, dan sudah ditanggapi lagi oleh JPU, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menerima Eksepsi kami dan menyatakan Ustadz Alfian Tanjung bebas dari tuduhan JPU,” ungkap Al Katiri saat dihubungi Kiblat.net, Rabu (06/09).


Al Katiri pun menyebut bahwa tanggapan Jaksa atas nota keberatan terdakwa Ustads Alfian Tanjung tidak beralasan hukum, jadi menurutnya wajar saja Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan terdakwa beserta pengacaranya.


“Tanggapan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 30 Agustus 2017 di PN Surabaya dinilai tidak beralasan hukum karena uraian yang termuat dalam tanggapannya tidak memuat alasan dan argumentasi hukum,” terangnya.


Diketahui, persidangan Ustadz Alfian Tanjung telah dimulai sejak Rabu (16/08) di Pengadilan Negeri Surabaya. Alfian Tanjung didampingi 112 orang penasihat hukum dari berbagai daerah di Indonesia.


Ustadz Alfian Tanjung oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 16 Jo. Pasal 4 b angka 2 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau  Dakwaan Kedua Pasal 156 KUHPidana. (Kblt)

Click to comment
 
close
[Click Here(Close)]